Keywords
MCUA
Medical Record
Public Health Center
How to Cite
Abstract
Kraksaan Public Health Center got basic accreditation in 2017. The results of the accreditation standard 8.4 regarding MIRM have not been reached and must be improved for the next accreditation assessment. The purpose of this study is to analyze the priority causes of problems in the 8.4 accreditation standards at the Kraksaan Public Health Center. The method used is the MCUA (Multiple Criteria Utility Assessment). The results of identification of the organization of medical records in fulfillment of the 8.4 accreditation standard were 53.85% (partially fulfilled) with the lowest results in criterion 8.4.4 related to the completeness and confidentiality of medical records (16.67%) while based on the results of priority analysis of the causes of the problem related to the implementation of medical records in compliance with accreditation standards shows that there is no SOP on the implementation of assessments of the completeness and accuracy of the contents of medical records to be a top priority. The results of the study are efforts to improve the organization of medical records in fulfillment of the 8.4 accreditation standards in the form of making SOP assessing the completeness and accuracy of the contents of the medical records.
References
Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 Tahun 2016. Indonesia, 2016.
H. T. Setiawan, S. P. Jati, and E. Y. Fatmasari, “Analisis pelaksanaan pendampingan akreditasi puskesmas pada kelompok kerja administrasi dan manajemen di kabupaten pemalang,” J. Kesehat. Masy., vol. 6, no. 5, pp. 75–85, 2018.
M. R. Yewen, G. E. C. Korompis, F. K. Kolibu, F. Kesehatan, M. Universitas, and S. Ratulangi, “Hubungan antara status akreditasi puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien di kota sorong provinsi papua barat,” J. Kesmas, vol. 7, no. 5, 2018.
T. W. Tawalujan, G. E. C. Korompis, F. R. R. Maramis, F. Kesehatan, M. Universitas, and S. Ratulangi, “Hubungan antara status akreditasi puskesmas dengan tingkat kepuasan pasien di kota manado,” J. Kesmas, vol. 7, no. 5, 2018.
Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 Tahun 2015. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2015.
Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 42 Tahun 2016. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2016.
Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 27 Tahun 2019. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2019.
Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 71 Tahun 2013. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2013.
Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 99 tahun 2015. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2015.
Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 23 Tahun 2017. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2017.
Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 Tahun 2018. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2018.
Kementerian Kesehatan RI, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 Tahun 2021. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan RI, 2021.
M. Misnaniarti and P. K. Destari, “Aspek penting akreditasi puskesmas dalam mendukung implementasi jaminan kesehatan nasional,” J. Penelit. dan Pengemb. Pelayanan Kesehat., vol. 2, no. 1, pp. 10–16, 2018.
P. A. Anggraeny and E. Ernawaty, “The readiness of airlangga health care centers (AHCC) B faced accreditation for first level clinics,” J. Adm. Kesehat. Indones., vol. 4, no. 2, pp. 146–154, 2016.
Susilawati, “Gambaran implementasi akreditasi puskesmas di kabupaten/kota provinsi sumatera utara,” J. Jumantik, vol. 2, no. 2, pp. 89–99, 2017.
Z. Andi and H. E. Lubis, “Tinjauan pelaksanaan sistem penyimpanan rekam medis berdasarkan standar akreditasi di UPTD puskesmas kotanopan mandailing natal,” J. Ilm. Perekam dan Inf. Kesehat. Imelda Medan, vol. 6, no. 1, pp. 14–22, 2021.
Armiati, “Pengaruh sistem pencatatan dan pelaporan terhadap mutu data puskesmas di kota banjarbaru (studi kasus menuju puskesmas terakreditasi),” An-Nadaa J. Kesehat. Masy., vol. 1, no. 1, pp. 52–58, 2017.
Y. Stevani, “Proses persiapan akreditasi puskesmas kertek II,” Higeia J. Public Heal. Res. Dev., vol. 1, no. 3, pp. 12–23, 2019.
A. Sulistinah, E. Witcahyo, and C. Sandra, “Kajian kesiapan dokumen akreditasi kelompok kerja administrasi manajemen di Upt. puskesmas jelbuk dinas kesehatan kabupaten jember,” e-Journal Pustaka Kesehat., vol. 5, no. 3, pp. 580–587, 2017.
nuryati Nuryati, “Pelatihan klasifikasi dan kodefikasi penyakit sertamasalah terkait berdasarkan ICD-10 pada SDM kesehatan di puskesmas dlingo I, kabupaten bantul, yogyakarta,” Indones. J. Comminity Engagem., vol. 1, no. 1, pp. 143–155, 2015.
N. F. Koesoemahardja, “Analisis kesiapan akreditasi dasar puskesmas mangkang di kota semarang,” J. Kesehat. Masy., vol. 4, no. 4, pp. 94–103, 2016.
E. R. Purnamaningsih, “Upaya meningkatkan akreditasi puskesmas ke tingkat utama di UPTD unit puskesmas gombong II,” STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, 2018.
A. Rofita, “Gambaran kesiapan akreditasi tahun 2017 pada kelompok administrasi dan manajemen di puskesmas senduro kabupaten lumajang,” Universitas Jember, 2017.
L. Febgriantie, A. Rosita, A. Dharmastuti, and U. R. Medis, “Prioritas masalah di unit rekam medis rumah sakit griya waluya ponorogo dengan menggunakan metode MCUA (multiple criteria utility assessment),” Glob. Heal. Sci., vol. 2, no. 2, pp. 165–172, 2017.
Kementerian Kesehatan RI, “Pedoman survei akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama.” Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Indonesia, pp. 1–34, 2015.
Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, “Pedoman penyusunan dokumen akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP),” Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2017.
L. Maghfiroh and T. N. Rochmah, “Analisis kesiapan puskesmas demangan kota madiun dalam menghadapi akreditasi,” Media Kesehat. Masy. Indones., vol. 13, no. 4, pp. 329–336, 2017.
L. N. Azizah, “Perbedaan kelengkapan pengisian rekam medis berdasarkan status akreditasi pada puskesmas di wilayah dinas kesehatan kota surabaya,” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
Kementerian Kesehatan RI, “Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 269 Tahun 2008,” Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, 2008.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 35 Tahun 2012. Indonesia, 2008.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Copyright (c) 2022 Selvia Juwita Swari, Gamasiano Alfiansyah, Wahyu Hidayati